BELAJAR DARI REFORMASI ‘98
Oleh Arif Budiman[1]
Melihat dan menyaksikan aksi Ribuan Demonstran memadati depan gedung Parlemen DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/1), untuk menuntut hak atas tanah mereka yang dirampas oleh Pemerintah, DPR, Korporasi dengan UU yang merugikan rakyat berakhir ricuh, akibat luapan amarah massa hingga pagar tembok rubuh dengan demikian DPR/MPR Dua fenomena tersebut diatas mengingatkan kita tentang reformasi 1998 yaitu saat bangsa Indonesia mengadakan demo besar-besaran menuntut presiden Soeharto turun dari jabatannya. Semestinya pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan SBY menjadikan beberapa tuntutan dan aksi demonstrasi beberapa hari yang lalu sebagai pelajaran berharga karena kita pernah mengalami hal yang sama di tahun 1998.
Itulah alasan mengapa peristiwa Mesir dan Yaman menjadi penting sebab kejatuhan rezim melalui aksi masa telah menjadi trend yang ampuh untuk menumbangkan kekuasaan dictator di satu negara. Kasus Mesir dan Negara-negara timur tengah lainnya membuktikan bagaimana pelajaran itu sangat nyata. Meski dengan menelan korban baik material ataupun korban manusia yang tidak sedikit. Dengan kata lain mundurnya Husni Mubarak dari kekuasaannya adalah harga mati bagi masyarakat Mesir yang sudah lama merindukan perubahan. Di Indonesia, peristiwa 98 mengajarkan betapa demo besar itu sangat nyata kontribusinya untuk perubahan bangsa Indonesia.
Sudah semestinya bangsa Indonesia belajar dari peristiwa 98. Tentang bagaimana pemerintah tetap berwibawa di hadapan rakyatnya. Tentang pemerintah yang harus lebih berpihak pada rakyat. Hari ini disetiap tempat dan Negara manapun dapat mengalami hal yang sama sebagaimana Reformasi 98 di Negara kita ataupun Revolusi Mesir selama syarat dan kondisi yang ada memungkinkan untuk terjadi. Tema demokrasi demokrasi menjadi alat yang ampuh dalam demo-demo itu setidaknya ditandai oleh pemerintah yang bersih dan tidak korupsi. Reformasi 98 mengusung agenda reformasi yang didalamnya juga mengusung tema anti korupsi oleh nagara, alasannya jelas korupsi adalah musuh Negara dan anti kesejahteraan rakyat. Kasus pertanahan berpusat pada penguasaan tanah oleh perusahaan pertambangan dan asing yang tidak memperhatikan hak-hak rakyat sebagai pemilik yang sebenarnya negeri ini.
Peristiwa 98 adalah keinginan yang besar rakyat Indonesia. Reformasi 98 merupakan kekuatan yang hampir tak pernah diperhitungkan oleh rezim Soeharto. Kekuatan yang terzalimi, dipinggirkan dan terabaikan. Mereka turun ke jalan menuntut perubahan. Kasus mesir, diakui pengamat tanpa unsure kesengajaan dalam arti spontanitas rakyat Mesir untuk demo ke Pemerintah. Mereka adalah para demonstran yang resah dengan kondisi bangsa yang korup dan jauh dari cita-cita Negara..
Belajar dari peristiwa 98, kita tahu bagaimana pemerintah harus membayar harga yang sangat mahal atas akibat yang ditimbulkannya itu. Tapi ini pilihan yang harus diambil meski nyawa harus menjadi taruhan. Meski harus ada mahasiswa yang turun ke jalan meninggalkan bangku kuliah. Masih ingat dalam ingatan kita bagaimana malam mencekan mendera Jakarta. Kerusuhan dan penjarahan terjadi dimana-mana dari Bekasi hingga Jakarta barat dan bahkan luar Jakarta. Toko-toko dibakar. Isu Muslim dan Non Muslim tercipta, pribumi dan non-pribumi mencuat dan lahir pula sentimentaslime yang sangat kuat dalam masyarakat. Daerah bergolak seperti kerusuhan Sampit dan isu kedaerahan yang lain.
Peristiwa 98, semestinya mengajarkan pada pemerintah untuk lebih tepat dalam bersikap di tengah kondisi Negara saat ini. Sebab sangat mungkin hal yang sama terjadi di Negara kita untuk yang kedua kalinya. Mungkinkah itu bias kembali terulang..?? Jawabanya tentu semua punya kemungkinan. Jika pemerintah tutup mata dengan persoalan yang ada. Bersikap diam dan tidak peduli dengan suara-suara yang berkembang di masyarakat, maka rakyat bias kembali menjalankan pernannya sebagai MPR jalanan dan menarik mandatnya sebagai presiden.
Peristiwa 98, adalah gambar yang nyata bagaimana kediktatoran bukan lagi system yang diterima zaman. Dalam kontek Negara, rakyat adalah pemimpin sesungguhnya sebuah Negara. Rakyat memiliki kekuatan atau daya control yang kekuatannya di luar dan melampau kekuatan Negara. Jika rakyat berkehendak maka sangat mungkin terwujud hal-hal yang diinginkannya yaitu merobak dan meruntuhkan kediktatoran itu dan menghancurkan kedzoliman yang dilakukan negara. Sudah semestinya pemerintah lebih mendengar dan berpihak pada rakyat. Meski pahit. Tapi pengabdian yang sebenarnya dan pelayanan sebenarnya dalam konteks negar adalah pelayanan untuk rakyat. Jika pemerintah hanya mementingkan dirinya sendiri kelompok,, takut, dan tidak tegas apalagi mengabaikan hak-hak rakyat dan lebih mementingkan perusahaan asing maka kita pun bias kembali mengalami hal serupa sebagaimanaReformasi 98 atau Revolusi Mesir dimana rakyat bergerak menuntut perubahan untuk menggulingkan kekuasaan.
Kita masih ingat bagaimana tokoh intelektual negeri ini berkumpul, bagaimana kaum agamawan dan budayawan sangat prihatin pada Negara. Terlebih saat mereka sudah ikut ke turun ke jalan, menunjukan betapa situasinya sangat memprihatinkan sebab kaum agamawan dan budayawan adalah kelompok yang dipercaya paling peka yang menjadi simbol kemurnian gerakan dan kesucian dan ketulusan tanpa kepentingan. Jika itu yang terjadi, ini adalah satu petunjuk bahwa Negara dalam kondisi yang sangat serius dan pemerintah pun juga harus serius atas keprihatinan kalangan intelektua dan agamawan itu dan bukan bersikap sebaliknya tersenyum sinis dan mencari pembenaran bahkan menggalang dukungan untuk menyelamatkan dirinya.
Prasyarat terjadi kerusuhan 98, telah sangat sempurna setidaknya itu terlihat dalam beberapa hal seperti, hokum diabaikan, pemerintah korup, Negara militeristik, pengingkaran pada semangat UUD 1945, penghianatan terhadap amanah rakyat. Pemerintah korup, karakter daerah diabaikan dan pemaksaaan terhadap kesamaan dan mengabaikan perbedaan. Wal hasil tak ada jalan lain kecuali melepaskan diri dari semua keterpurukan dan kezalimana yang bekepanjngan dan merajahi semua asepk dalam kehidupan dalam masyarakat kecuali melawan dan menuntut perubahan segera. Seperti mahasiswa turun ke jalan mengusung agenda reformasi.
Sudah semestinya kita belajar pada apa yang terjadi di Mesir dan juga belajar pada pengalaman sendiri, peristiwa 98 sebab keinginan kita bernegara adalah kesejahteraan dan kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat. Saat Negara mengabaikan kesejahteraan rakyat, maka kedamaian dan ketentraman itu hanyalah sebuah mimpi kita di siang bolong. Saat para pejabat berkelimang harta bahkan menuntut “kenaikan kesejahteraan” padahal fasilitas Negara telah mencukupinya bahkan berlebih, saat itu terjadi ketimpangan yang sangat luar biasa. Kemakmuran dan anugrah bukanlah milik pribadi dan golongan. Maka mesti diperuntukkan sepenuhnya untuk kepentingan bersama dan kesejahteraan bersama.
Peristiwa 98, adalah peristiwa maha besar dalam perjalanan bangsa. Ia akan tetap menjadi inspirasi perubahan. Reformasi 98 bangsa Indonesia adalah wajah kita di masa lampau. Sudah semestinya kita belajar dari cermin kita sendiri Reformasi 98. Tentu agar bangsa kita bias tetap terjaga dan kokoh sebagai sebuah Negara yang berwibawa.
[1] Arif Budiman, Mahasiswa S2 Islamic Philosophy. The IC Jakarta, Pejaten. Tinggal di Marunda telp. 02141872917. E-mail: tirta_pawitra@yahoo.co.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar